Transisi Jaminan Produk Halal Harus Dikawal dengan Baik

UTAMA
Jakarta, hajinews.com–Sebagaimana diketahui, hari ini, Kamis 17 Oktober 2019, adalah batas waktu penerapan Undang-undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang telah disahkan 5 (lima) tahun lalu.
Hari ini adalah satu momentum besar yang patut disyukuri dan sangat dinanti oleh umat Islam Indonesia, yakni jaminan kepastian hukum untuk mengonsumsi dan mempergunakan produk-produk halal.
Selain adanya kepastian hukum dengan hadirnya negara dalam jaminan produk halal, keberadaan JPH juga merupakan peluang dan tantangan Indonesia untuk mengambil peran maksimal dalam ekonomi dan industri halal yang sedang menjadi primadona dunia.
Indonesia telah tertinggal dari negeri jiran, Malaysia, yang jauh hari telah menyiapkan diri di semua sektor terkait ekonomi dan industri halal. Namun dengan hadirnya Indonesia, negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, harapan untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri, makmur dan madani dengan menjadi pusat ekonomi halal dunia masih terbuka sangat lebar.
Publik dunia akan merespon serius kebijakan baru mandatory produk halal Indonesia.
Dihubungi melalui sambungan telepon, Ketua Harian Halal Institute, H. SJ Arifin menyatakan bahwa pelaksanaan jaminan produk halal pasti akan berjalan bertahap, tidak sekaligus, dan tidak akan menjadi ancaman buat siapapun.
“Tujuan dari kebijakan ini kan untuk memudahkan umat Islam Indonesia menjalankan perintah agamanya yang dijamin oleh konstitusi. Selain itu juga untuk meningkatkan standar hidup manusia Indonesia, karena pada dasarnya produk halal pasti merupakan produk sehat yang diproduksi dari bahan-bahan dan melalui proses yang baik, bersih, sehat dan teliti”, sambungnya.
Mengenai posisi MUI yang sebelumnya dipercaya menyelenggarakan sertifikat halal selama 39 tahun, Arifin menjelaskan bahwa MUI patut diberikan ucapan terimakasih karena telah melaksanakan perannya dengan sangat baik.
“Ibarat kata, MUI ini kan telah mengantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang jaminan produk halal. Pergeseran dari voluntary menjadi mandatory dalam JPH itu konsekuensi logis. Tak bisa dibendung”, kata Arifin.
“Kemenag juga sudah bekerja maksimal. Memang ada kekurangan tapi harus kita pahami. Ini kan pekerjaan sangat besar, harus dipersiapkan matang dan hati-hati. Ini sekarang kita masuk masa transisi. Masa transisi ini tidak bisa kita hindari. Kan ini bukan pekerjaan semalam. Ini kompleks urusannya, soal regulasi, perangkat kerja, kesiapan seluruh stake holder, respon publik, juga kondisi literasi masyarakat Indonesia” jawab Arifin ketika ditanya tentang persiapan Kemenag dan BPJPH.
“Yang terpenting adalah bagaimana kita mengelola masa transisi ini menjadi kebaikan bersama. Semua pihak bergandeng tangan, kerjasama, kompak, tidak mementingkan diri sendiri, agar jaminan produk halal dapat berjalan dengan baik” sambung Arifin.
Ditanya tentang pihak-pihak yang menyuarakan Perppu karena menganggap pemberlakuan JPH gagal, Arifin merespon: “Ah, itu gak jelas motifnya. Ini hari sudah pagi, masa terus bermimpi. Tidak sempurna memang. Tapi bukan gagal”.
“Prinsipnya kita semua harus mengawal proses transisi jaminan produk halal ini dengan jujur, baik, dan tulus” tambahnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *