Tahapan Layanan Sertifikasi Halal

UTAMA
Jakarta, hajinews.com— Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH)  Sukoso menjelaskan, tahapan layanan sertifikasi halal mencakup dan/atau pengujian, penetapan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal, dan
penerbitan sertifikat halal.
“Pendaftaran permohonan sertifikat diajukan oleh pelaku usaha kepada BPJPH.
Permohonan bisa dilakukan secara manual dengan mendatangi kantor BPJPH,
Kanwil Kemenag Provinsi dan Kantor MUI di setiap provinsi”, jelas Sukoso, di Jakarta, Rabu (16/10).
Sukoso mengemukakan, alasan kenapa cara manual itu dilakukan. “Karena jenis
pelaku usaha itu macam-macam. Ada usaha kecil, mikro. Pedagang asongan,
gerobak, tukang bakso, gorengan hingga perusahaan besar dan multi nasional.
Semua perlu dilayani untuk sertifikasi halal. Kesempatannya sama”, ungkapnya.
BPJPH, menurutnya sedang mengembangkan sistem informasi halal atau
(SIHalal). Ke depan pengajuan sertifikasi halal dari berbagai daerah bisa
dilakukan secara online dengan mengakses portal si.halal.go.id.
Untuk dapat mengaksesnya, pemohon harus memiliki user name dan password terlebih
dahulu dengan mendaftar melalui laman si.halal.go.id.
Permohonan sertifikat halal harus dilengkapi dengan dokumen: data pelaku
usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, proses
pengolahan produk. Permohonan sertifikat halal juga disertai dengan dokumen
sistem jaminan halal.
“Pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan sertifikat halal paling lama 5
(lima) hari kerja sejak permohonan diterima oleh BPJPH,” tegas Sukoso.
Pelaku usaha, kata Sukoso, selanjutnya memilih Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)
sesuai dengan pilihan yang sudah disediakan. Karena LPH saat ini hanya ada
LPPOM-MUI, pilihan pelaku usaha otomatis adalah LPPOM MUI di Pusat
maupun propinsi.
“Dalam waktu dekat setelah mulai kewajiban bersertifikat halal, BPJPH akan
menetapkan LPH-LPH baru sesuai aturan yang ditetapkan. Berdasarkan pilihan
pelaku usaha itu, BPJPH akan memberi penugasan terhadap LPH untuk
melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian” ujarnya.
Untuk produk dalam negeri, durasi pemeriksanaan maksimal 20 (dua puluh) hari
kerja sejak penetapan LPH diterbitkan oleh BPJPH.
LPH dapat memperpanjang enam hal, yaitu: pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan dokumen, pemeriksaan
dan/atau pengujian, penetapan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal, dan  penerbitan sertifikat halal.
“Pendaftaran permohonan sertifikat diajukan oleh pelaku usaha kepada BPJPH.
Permohonan bisa dilakukan secara manual dengan mendatangi kantor BPJPH,
Kanwil Kemenag Provinsi dan Kantor MUI di setiap provinsi”, jelasnya.
Sukoso mengemukakan alasan kenapa cara manual itu dilakukan. “Karena jenis
pelaku usaha itu macam-macam. Ada usaha kecil, mikro. Pedagang asongan,
gerobak, tukang bakso, gorengan hingga perusahaan besar dan multi nasional.
Semua perlu dilayani untuk sertifikasi halal. Kesempatannya sama”, ungkapnya.
“Pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan sertifikat halal paling lama 5
(lima) hari kerja sejak permohonan diterima oleh BPJPH,” tegas Sukoso.
Pelaku usaha, kata Sukoso, selanjutnya memilih Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)
sesuai dengan pilihan yang sudah disediakan. Karena LPH saat ini hanya ada
LPPOM-MUI, pilihan pelaku usaha otomatis adalah LPPOM MUI di Pusat
maupun propinsi.
“Dalam waktu dekat setelah mulai kewajiban bersertifikat halal, BPJPH akan
menetapkan LPH-LPH baru sesuai aturan yang ditetapkan. Berdasarkan pilihan
pelaku usaha itu, BPJPH akan memberi penugasan terhadap LPH untuk
melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian” ujarnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *