Politisi PDI Perjuangan Bentak-bentak Prof Dr Emil Salim, Dikecam Sejumah Pihak

UTAMA

Jakarta, hajinews.com— Politisi PDI Perjuangan Arteria Dahlan yang  membentak-bentak Prof Dr Emil Salim dikecam sejumlah pihak. Selain membentak, Arteria juga menyebut Emil Salim pemikirannya sesat.

Ulah politisi PDIP yang arogan ini terjadi dalam acara Mata Najwa yang disiarkan televisi Trans7. Cuplikan acara tersebut kemudian viral di media sosial bahkan menjadi trending topik di twitter Kamis (10/10/2019) pagi ini.

Dalam diskusi itu, berkali-kali Arteria Dahlan membentak-bentak Prof Emil Salim, guru besar Universitas Indonesia.

Bahkan, Arteria Dahlan menyebut pemikiran Emil Salim sesat ketika Emil Salim menyampaikan sebuah argumen bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap tahun.

“Tidak ada Prof. Prof sesat nih,” ujar Arteria Dahlan sambil menunjuk-nunjuk Prof Emil Salim, Menteri Lingkungan Hidup pada era Presiden Soeharto.

Tidak puas berbicara sambil duduk, Arteria Dahlan kemudian berdiri sambil menunjukkan tangan ke arah Prof Amil Samil dia mengatakan, “Ini namanya sesat.”

Video perdebatan antara Arteria Dahlan dan Prof Emil Salim serta Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari diedarkan di akun twitter Tv Trans7 dan menjadi viral.

Mendengar kemarahan Arteria Dahlan, Feri Amsari kemudian memberikan komentar juga atas izin Najwa Shihab yang menjadi host dalam acara tersebut.

Feri Amsari mengusulkan juga supaya ada lembaga pengawas DPR karena dianggap kinerjanya tidak mencapai target.

“Emang DPR kinerjanya benar? Kenapa gak ada Dewan Pengawasnya? Tiap tahun Prolegnas 10 % saja tidak terpenuhi. Tapi tak ada rencana DPR diawasi dan dibubarkan. KPK selalu ingin dimatikan oleh politisi,” Feri Amsari.

Feri Amsari mengusulkan Dewan Pengawas DPR karena mengikuti alur pikir DPR saat menciptakan Dewan Pengawas KPK.

“Alasannya DPR kan karena kinerja KPK bermasalah, maka diperlukan dewan pengawas. Emang DPR benar kinerjanya, kenapa tidak ada dewan pengawasnya,” kata Feri Amsari.

Sementara itu Said Didu mengaku sedih. Orang sekaliber Emil Salim dibentak-bentak oleh anggota DPR seperti Arteria Dahlan. Di twitter, Said Didu berkomentar:

Muhammad Said Didu @msaid_didu: Prof @emilsalim2010 yth, saya sedih melihat Bpk “dibentak” oleh salah seorang anggota @DPR_RI pada acr @MataNajwa. Saya kenal Bpk thn 1987 saat Bpk sbg Menteri Lingkungan Hidup, saat diskusi ttg penyelematan.

Muhammad Said Didu @msaid_didu: Prof @emilsalim2010 yth, saya sedih melihat Bpk yg saya kenal sjk thn 80 an sampai skrg selalu santun dan rendah hati kok ada org tega perlakukan Bpk seperti ini. Semoga Allah mengampuni.

Cendikiawan Emil Salim memandang, revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bertujuan memperkuat, tetapi justru memperlemah KPK.

Emil Salim khawatir, UU KPK hasil revisi yang dilakukan DPR akan mengembalikan Indonesia ke era maraknya korupsi.

Hal itu disampaikan Emil saat konferensi pers bersama tokoh lainnya seperti Mochtar Pabottingi, Taufiequrachman Ruki, Bivitri Susanti, dan lainnya di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat (4/10/2019).

“Kebebasan dari KPK menjalankan usahanya seperti yang dia lakukan di masa lampau telah dikebiri. Dengan demikian, jelas revisi UU KPK tidak bertujuan memperkuat KPK, tetapi memperlemah dan membawa kita kembali ke zaman korupsi,” ujar menteri perhubungan di era Presiden Soeharto itu seperti ditulis Kompas.com.

Pelemahan KPK yang dimaksud Salim adalah soal izin penyadapan dari dewan pengawas hingga surat penghentian penyidikan perkara (SP3) yang diatur dalam UU KPK hasil revisi.

Atas dasar itu, lanjutnya, perlu ada penolakan terhadap UU KPK dan mendesak Presiden segera menerbitkan perppu.

“Karena dalam UU KPK memuat unsur-unsur memperlemah KPK, maka harus ada penolakan. Kami berharap kepada Presiden agar mengeluarkan perppu. Kami tidak punya kepentingan, kepentingan satu-satunya adalah menegakkan hukum yang bersih supaya rakyat bisa sejahtera,” tegas ahli ekonomi ini.

Setelah KPK berdiri pada tahun 2002, Emil menilai pemberantasan korupsi bertaji. Pejabat-pejabat negara yang korupsi mulai ditangkap. Dari Ketua MK hingga menteri dan kepala daerah.

“Selama KPK berdiri sejak 2002, hasilnya adalah ditangkapnya Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua DPR, Ketua DPRD, beberapa menteri, beberapa gubernur, macam-macam pejabat. Hal yang tidak pernah terjadi sejak sejarah bangsa kita berdiri,” kata Emil.

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *