Ketua Dewan Pertimbangan MUI: Negara Tidak Mampu Melindungi Rakyat

UTAMA
JAKARTA, HAJINEWS.COM—  Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), M. Din Syamsuddin, dalam nada pilu mengungkapkan bahwa kita semua yang memiliki hati nurani sangat sedih mengetahui terjadinya tindak kekerasan di Wamena yang menimbulkan puluhan korban tewas mengenaskan dan ratusan lain mengalami luka-luka berat dan ringan.
“Kejadian tersebut tidak terlepmas dari peristiwa di Papua sejak beberapa waktu lalu berupa aksi unjuk rasa di Sorong, Manokwari, Jayapura, dan tempat-tempat lain bahkan Ibu Kota Jakarta yang memprotes ketidak adilan dan bahkan menuntut kemerdekaan,” ungkap Din Syamsuddin dalam siaran persnya di Jakarta, Sabtu (28/9).
Seyogyanya, kata Din, gerakan protes itu sudah bisa diatasi dan diantisipasi, dan terutama faktor peicunya di Surabaya berupa penghinaan terhadap orang Papua sudah harus cepat ditindak tegas. Tapi, kita menyesalkan respon aparat keamanan dan penegakan hukum sangat lamban dan tidak adil.
Kalau hal demikian berlanjut, jelas Din, maka akan dapat disimpulkan bahwa negara tidak hadir membela rakyatnya. Negara gagal menjalankan amanat Konstitusi yakni melindungi rakyat dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Negara berperilaku tidak adil dalam menghadapi aksi unjuk rasa yang sebenarnya absah di alam demokrasi. Pemerintah terjebak ke dalam sikap otoriter dan represif yang hanya akan mengundang perlawanan rakyat yang tidak semestinya.
Din Syamsudin memesankan kepada semua pihak, khususnya pemangku amanat baik pemerintah maupun wakil rakyat, agar segera menanggulangi keadaan dengan penuh kesadaran akan kewajiban dan tanggung jawab. Hindari perasaan benar sendiri bahwa negara boleh dan bisa berbuat apa saja, baik “membunuh rakyatnya” atau “membiarkan rakyatnya dibunuh oleh sesama dan negara tidak bisa berbuat apa-apa”.
Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin menyampaikan sikap Dewan Pertimbangan MUI terkait kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purmana atau Ahok di Jakarta, Rabu (9/11). Dewan Pertimbangan MUI mendukung sikap keagamaan yang diambil MUI terkait ucapan Ahok mengenai surat Al Maidah 51 serta mendesak proses hukum dijalankan secara transparan, berkeadilan dan tuntas. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/aww/16.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *